Regional, Banjar: Walikota Banjar mengungkapkan sekolah yang tenaga pengajarnya belum di vaksin, tidak diizinkan melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).
Hal tersebut diungkap Walikota Banjar Ade Uu Sukaesih, disaat meninjau pelaksanaan PTM di sejumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiah (MTS) Kota Banjar.
Dalam kunjungannya ke MTS Negeri 1, dirinya menghimbau kepada guru yang ada di sekolah tersebut, untuk melaksanakan protokol kesehatan saat menjalankan aktivitas di lingkungan sekolah.
“Saya menghimbau agar seluruh tenaga pendidik, di dalam pelaksanaan PTM untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Seluruh pengajar harus sudah menjalani vaksinasi, karena itu merupakan suatu keharusan,” ujarnya.
Orang nomor satu di Kota Banjar tersebut mengaku, kunjungan yang dilakukannya kali ini dalam rangka melihat penerapan protokol kesehatan khususnya di area sekolah, sekaligus menjaring tenaga pendidik yang belum menjalani vaksinasi.
“Kegiatan ini dalam rangka menjaring tenaga pendidik yang belum divaksin, karena syarat untuk mengajar itu harus punya kartu vaksin,” ucapnya.
Ade menambahkan, sekolah yang sudah menjalankan PTM sejak bulan April lalu, merupakan sekolah yang sudah memenuhi persyaratan untuk dibuka di masa pandemi saat ini. Dirinya berharap dengan pelaksanaan PTM saat ini, tidak ditemukan adanya kluster sekolah.
“Apabila ditemukan kasus positif di sekolah tersebut, maka PTM akan dihentikan. Seluruh siswa dan pengajar harus ditracking agar penyebaran virus tidak meluas,” imbuhnya.
Ditempat yang sama, Kepala dinas kesehatan dr. Andi Bastian mengakui, saat ini terjadi peningkatan kasus Covid-19 di Kota Banjar. Peningkatan kasus terjadi berasal dari klaster keluarga dan perkantoran.
“Peningkatan kasus bisa terjadi dari beberapa klaster, kita masih melakukan tracking terhadap warga yang diduga kontak erat,” ucapnya
Terkait program vaksinasi bagi tenaga pendidik, sambung ia, kegiatan kunjungan kali ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai target 100 persen vaksinasi bagi pelayan publik.
“Tenaga pendidik masuknya di pelayanan publik, baru sekitar 85 persen dari target yang sudah tercapai,” imbuhnya.