Regional, TASIKMALAYA: Agar anggaran dapat dicairkan, DPD KNPI Kota Tasikmalaya diminta untuk membereskan konflik internalnya.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tasikmalaya, Ade Hendar pada Jumat (8/7/2022).
Hendar mengaku, pihaknya tak mau larut dalam konflik di tubuh KNPI. Karena itu, ia meminta agar DPD KNPI segera membereskan masalahnya.
Dia menegaskan, penyelesaian konflik KNPI Kota Tasikmalaya diperlukan dengan cepat agar anggaran yang telah diplot untuk organisasi kepemudaan tersebut segera bisa dicairkan.
“Kalau ada pengajuan dan bersih dari konflik internal akan segera kami cairkan,” tegas Ade.
Dia menambahkan, KNPI sebagai organisasi mitra pemerintah. Maka dari itu, dirinya berharap seluruh kepentingan pemuda dapat terserap di organisasi kepemudaan tersebut.
Dengan begitu, pemerintah akan benar-benar merasa terbantu.
Namun, jika di tubuh KNPI-nya saja masih terdapat konflik. Bagaimana, bisa organisasi ini menangani permasalahan pemuda.
“Kalau di internal saja masih ribut, gimana mau mengurus pemuda,” tanya dia.
Di tempat terpisah, tokoh muda Kota Tasikmalaya, Yopan Fauzi menuturkan, sebaiknya Pemerintah Kota Tasikmalaya jangan mencairkan bantuan apapun selagi karteker DPD KNPI ini belum ada.
Ia menilai, di samping rawan mekanisme hukum, juga berimbas kurang baik terhadap kenetralan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
“Saya harap. Untuk menjaga netralitas pemerintah. Biarkan saja dulu. Jangan ada bentuk bantuan apapun dari Pemerintahan Kota Tasik, maupun swasta,” tandasnya.
Sementara itu, di KNPI Kota Tasikmalaya sendiri sampai saat ini, masih berebut urusan karteker. Karena disinyalir kepengurusan hari ini berinduk ke dewan pengurus pusat (DPP) yang belum memiliki Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhumkam).
Dari informasi yang berhasil dihimpun, keputusan karteker itu akan diagendakan secepatnya. Seiring dengan akan digelarnya rapat karteker oleh pengurus KNPI Provinsi Jawa Barat.