Nasional, Bali, Sakata.id:- Belanja impor APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) masih sangat besar, hal ini membuat Presiden Joko Widodo kesal, dan menyentil Menteri, TNI-Polri dan kepala daerah yang belum bisa lepas dari tradisi belanja impor.
Jokowi mengajak Menteri, TNI-Polri dan kepala daerah untuk lebih memprioritaskan belanja produk-produk dalam negeri, dan bersama-sama menjaga komimten mencintai produk dalam negeri.
Jokowi juga meminta untuk mulai menghilangkan tradisi belanja barang-barang impor. Hal ini bisa menumbuhkan peningkatan investasi dalam negeri dan mendorong dua kali lipat lapangan kerja.
Sentil TNI-Polri
Tidak tanggung-tanggung Presiden menyentil belanja impor APBN di tubuh TNI-Polri yang digunakan untuk pembelajaan seragam dan sepatu. Padahal kata Jokowi, Indonesia sudah memiliki produksi dalam negeri untuk bahan seragam dan sepatu.
Jokowi juga memeperlihatkan kejengkelannya pada Menteri Pertanian yang belanja impor APBN nya ternyata digunakan untuk pembelian mesin pertanian.
“Apa-apa impor. Pensil, pulpen, kertas, saya cek impor. Kadang-kadang saya mikir ini kita ngerti gak sih?. Buku tulis impor, jangan ini diteruskan, setop !,” kata Jokowi, kata Joko Widodo dalam acara Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Jumat (25/03/2022) di Bali.
Stop Belanja Impor
Menurut Jokowi jika trdaisi belanja impor ini diterus-teruskan, tidak akan mendorong pertumubuhan ekonomi nasional. Karena Jokowi mewanti-wanti agar menyetop belanja produk-produk impor. Jokowi meyakini produsen-produsen lokal di Indonesia ada dan mampu memproduksi barang-barang yang dibutuhkan.
Atas kejengkelannya itu, Jokowi akan membentuk tim penggunaan barang dalam negeri. Pembentukan tim ini untuk memastikan pelaksanaan kebijakan penggunaan barang dalam negeri di lapangan.
Jokowi juga menegaskan kepada Menteri BUMN, agar segera mengganti Dirut-dirut yang sampai hari ini masih menggunakan barang-barang impor.
Jokowi menambahkan anggaran pengadaan barang dan jasa untuk modal di pusat senilai Rp526 trilyun, dan yang tersebar ke Gubernur, Bupati dan Wali Kota sebesar Rp535 trilyun, dan di BUMIN Rp420 Trilyun. Jika 40 persen saja penggunana anggaran tersebut untuk belanja produk dalam negeri itu akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi, 1,5 sampai dengan 1,7 persen.
“Tidak perlu cari investor, kita diam saja, konsisten beli barang dari pabrik-pabrik, produsen, UKM-UKM. Kok tidak dilakukan?. Bodoh sekali kita,” kata Jokowi.
Jokowi juga meminta kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk melakukan pengawasan dan menindak barang-barang impor yang dilabeli produk dalam negeri. Hal itu sampaikan Jokowi karena beliau sendiri melihat di beberapa markateplace ada barang impor yang dilabeli sebagi produk dalam negeri.*