Internasional, SAKATA.ID: Presiden China Xi Jinping dukung kemerdekaan Palestina, ia menyatakan kekecewaannya terhadap ketidakadilan yang dialami warga Palestina.
Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan KTT China-Teluk-Riyadh untuk Kerja Sama dan Pembangunan di Arab Saudi, Jumat (9/12/2022).
Dia menegaskan, tidak mungkin melanjutkan ketidakadilan pada warga Palestina. Karenanya, perlu memberi Palestina keanggotaan penuh di PBB.
Menurut Xi Jinping, Beijing mendukung solusi dua negara dan pendirian negara Palestina yang merdeka sesuai dengan perbatasan 1967. Yakni Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Xi Jinping melakukan kunjungan kenegaraan selama tiga hari ke Arab Saudi. Di sana, ia menandatangani perjanjian kemitraan strategis komprehensif dengan Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud.
Selama awal kunjungan, perusahaan yang berasal dari China dan Saudi menandatangani lebih dari 30 perjanjian investasi.
Dalam kesempatan itu, Presiden China menegaskan agar dukung kemerdekaan Palestina.
Menurutnya, China dan Arab harus terus memperkuat solidaritas dan kerja sama. Dan membangun komunitas untuk masa depan yang lebih erat.
Ia pun menyambut baik partisipasi Arab dalam inisiatif keamanan global serta mewujudkan janji bersama seperti memperkuat pembangunan, kesehatan, dan ketahanan pangan.
Xi Jinping tiba di Arab Saudi pada Rabu, terakhir kali melakukan kunjungan ke kerajaan tersebut pada 2016 silam.
Dukung Kemerdekaan Palestina, Lalu Seperti Apa Sikap China kepada Suku Uighur
Berbarengan dengan pertemuan Xi dengan Arab Saudi, lebih dari 50 kelompok Uighur melakukan aksi. Mereka mendesak kepala negara dan pemimpin organisasi internasional yang bertemu dengan Xi Jinping di Arab Saudi untuk mengutuk kejahatan China terhadap suku Uighur.
Puluhan kelompok itu mendesak penghentian genosida di wilayah Xinjiang, China.
Uighur merupakan suku bangsa minoritas resmi yang ada di Tiongkok.
Mereka adalah suku keturunan dari suku kuno Huihe yang tersebar di Asia Tengah. Mereka juga menggunakan bahasa Uigur dan memeluk agama Islam.
Dalam berbagai kesempatan, organisasi Uighur telah menyatakan kekecewaannya pada negara-negara mayoritas Muslim yang diam pada genosida Uighur.
Pdahal, mereka menilai, China sudah jelas melibatkan penahanan sewenang-wenang terhadap jutaan orang Uighur di kamp-kamp konsentrasi.
Pemerintah China memaksa Suku Uighur untuk meninggalkan keyakinan dan praktik keagamaan mereka. Pernyataan kelompok itu tayang dalam sebuah Radio Free Asia pada Kamis (8/12/2022).