Politika, CIAMIS: Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Ciamis, H. Ramli Mahmud, S.E., mengingatkan kepala desa untuk lebih waspada terhadap tawaran program menggiurkan yang mengatasnamakan kementerian.
Hal ini disampaikan setelah adanya laporan dugaan penipuan di Desa Purwadadi, Kecamatan Purwadadi, beberapa waktu lalu.
Kasus ini melibatkan seorang warga Cianjur berinisial YS (61) yang mengaku sebagai staf Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes).
Modusnya adalah menawarkan program revitalisasi pasar dan program Makan Bergizi Gratis, namun meminta uang terlebih dahulu sebelum program dijalankan.
“Kepala desa sudah melaporkan oknum tersebut ke kepolisian, dan kasusnya kini dalam proses hukum,” ujar H. Ramli, Selasa (18/2/2025). Menurutnya, kejadian ini harus menjadi pelajaran penting bagi kepala desa untuk lebih berhati-hati.
Ramli menjelaskan, YS tidak dapat menunjukkan identitas resmi sebagai pegawai Kemendes. Sebaliknya, ia hanya memiliki kartu nama dari sebuah media pers, yang semakin menguatkan dugaan penipuan.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengingatkan bahwa modus serupa kerap menimpa kepala sekolah.
“Banyak pihak memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan pribadi. Oleh karena itu, kepala desa dan kepala sekolah harus lebih teliti dalam menerima tawaran program dari pihak luar,” tegasnya.
Ramli menyarankan agar seluruh perangkat desa selalu memeriksa validitas informasi dan berkoordinasi dengan dinas terkait atau pemerintah daerah sebelum mengambil keputusan.
“Jangan terbawa mimpi oleh tawaran program besar, apalagi jika orang tersebut mengaku ditugaskan oleh kementerian,” tambahnya.
Anggota Komisi A DPRD Ciamis ini berharap kerja sama antara masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum dapat mencegah penipuan serupa di masa depan. Ia juga mendorong masyarakat untuk segera melaporkan hal-hal mencurigakan kepada pihak berwenang.
“Kejadian di Desa Purwadadi ini menjadi peringatan agar kita lebih waspada. Validasi setiap informasi sangat penting untuk menghindari kerugian akibat penipuan berkedok program pemerintah,” tutupnya.