Politika, CIAMIS: Menjelang Pilkada serentak yang dijadwalkan pada 27 November 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ciamis bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrem dan bencana alam.
Pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) siaga bencana dilaksanakan di Gedung Islamic Center, tepatnya di Asrama Haji, pada Rabu (20/11/2024).
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan proses pemungutan suara tetap berjalan lancar meski terjadi situasi darurat.
Ketua Pelaksana BPBD Ciamis, Ani Supiani, menjelaskan bahwa simulasi yang dilakukan termasuk penanganan pohon tumbang di sekitar TPS.
“Simulasi ini penting, terutama untuk mengatasi kemungkinan pohon tumbang di lokasi TPS. Apalagi pada bulan November kita siaga menghadapi banjir dan cuaca ekstrem,” ujar Ani.
Ani berharap Pilkada 2024 dapat berjalan lancar tanpa kendala besar. “Kita siapkan segala antisipasi, meskipun harapan kami tidak terjadi apa-apa,” tambahnya.
Komisioner KPU Kabupaten Ciamis Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Tohirin, juga menyoroti pentingnya kesiapan terhadap risiko tanah longsor.
Menurutnya, bencana seperti ini bisa berdampak pada proses pemungutan maupun penghitungan suara.
“Kalau ada pergerakan tanah atau longsor, tentu ini bisa menyebabkan pemungutan atau penghitungan suara ulang, yang jelas akan mengganggu kelancaran Pilkada,” ungkap Tohirin.
Ia juga menekankan pentingnya memilih lokasi TPS yang aman dan mudah diakses, termasuk bagi penyandang disabilitas.
“TPS harus dipastikan tidak berada di area rawan bencana. Namun, jika tetap terjadi hal yang tidak diinginkan, kita sudah mempersiapkan langkah antisipasi,” tegasnya.
Sekretaris Daerah Ciamis, Andang Firman, yang turut hadir, menyatakan bahwa bimtek ini merupakan bagian dari kesiapan pemerintah dalam menangani berbagai potensi gangguan selama Pilkada.
“Kesiapan ini penting agar proses pemilu bisa berjalan dengan aman dan damai,” kata Andang.
Ia menegaskan, kegiatan bimtek ini menjadi langkah konkret untuk meminimalkan risiko dan memastikan Pilkada serentak 2024 berlangsung sesuai rencana.