Regional, Banjar: Masuk kategori level IV, Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Darurat, di Gedung Aula Komplek Sekretariat Daerah (Setda) Kota Banjar.
Pemberlakuan PPKM Mikro Darurat yang dimulai pada hari ini sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 mendatang, mulai disosialisasikan Pemkot Banjar.
Sosialisasi yang dilakukan Pemkot Banjar ini, sebagai langkah lanjutan atas penetapan Kota Banjar sebagai satu daerah dari 48 kota/kabupaten se-Jawa Bali yang harus menerapkan PPKM Darurat.
Kota Banjar masuk dalam level IV ini berdasarkan rilis dari data asesmen situasi pandemi yang dikeluarkan Pemerintah Pusat.
Pemberlakuan PPKM Darurat Pembatasan Lebih Diperketat
Wakil Wali Kota Banjar H. Nana Suryana mengungkapkan, pemberlakuan PPKM darurat merupakan situasi dimana suatu daerah harus menerapkan pembatasan lebih diperketat, namun tetap mempertimbangkan muatan lokal di dalamnya.
“Ini sesuatu yang sangat emergency (darurat), jadi akhirnya ada pengetatan yang lebih dari PPKM yang kita laksanakan kemarin,” kata Nana.
Ditanya mengenai saksi bagi para pelanggar selama pemberlakuan PPKM darurat, Nana mengaku masih menunggu Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai dasar hukum yang jelas.
“Harus ada payung hukum yang jelas, bentuknya perwal yang saat ini sedang digarap, Insha Allah selesai. Kemarin kejaksaan, kepolisian, dan Satpol PP sudah membahas itu dan akan ada penindakan,” ujarnya.
Dirinya tidak menampik disaat penerapan PPKM sebelumnya tingkat kepatuhan warga Banjar mengenai protokol kesehatan masih rendah.
Bentuk Kepedulian Pemkot Terhadap Masyarakat
Saat ini pemerintah akan bersikap lebih tegas, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemkot terhadap masyarakat.
Menyikapi wacana pengaktifan kembali Gelora Banjar Patroman (GBP) sebagai lokasi isolasi terpusat, Dikatakan Nana, dengan tingginya kasus covid-19 di Kota Banjar, pembukaan GBP merupakan satu opsi efektif untuk menekan penyebaran virus.
Saat ini penerapan isolasi mandiri bagi pasien tanpa gejala maupun gejala ringan dirumah dirasa tidak optimal, karena kenyataan di lapangan tanpa adanya pengawasan yang ketat warga yang terpapar masih melakukan aktifitas seperti biasa.
Namun, pembukaan kembali GBP masih terkendala anggaran, Nana mengaku, pemkot Banjar sudah tidak memiliki biaya untuk operasional, seluruh anggaran sudah direlokasi. Tetapi, dirinya optimis akan ada solusi yang terbaik terkait permasalahan ini.
“Sekarang ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Gagah karena amunisi masih hebat, sekarang anggaran sudah direlokasi, di OPD tinggal anggaran rutin saja, itu juga sudah kembang kempis,” tuturnya.