Disrupsi Teknologi, PNS Tak akan Lagi Dibutuhkan

  • Whatsapp

Nasional, SAKATA.ID: Disrupsi teknologi mengancam banyak jenis pekerjaan, begitu juga dengan pegawai negeri sipil (PNS).

Tidak lama lagi, keberadaan PNS mungkin hilang. Cita-cita menjadi aparatur sipil negara tinggal lah kenangan.

Bacaan Lainnya

Di tengah derasnya arus disrupsi teknologi ada wacana pembatasan perekrutan PNS. Diperkirakan, 10 tahun lagi PNS akan hilang.

Padahal, pekerjaan PNS masih menjadi cita-cita banyak orang. Tetapi, impian untuk menjadi PNS tampaknya akan semakin sulit diraih.

Diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana bahwa, kemajuan teknologi akan mengubah cara kerja banyak negara.

Dengan demikian, kata dia, ke depan tak diperlukan lagi banyak pegawai. Oleh karenanya, ke depan bisa saja PNS atau pegawai pemerintha ini tidak akan ada lagi.

Disrupsi teknologi sudah pasti akan mengubahnya, seluruh pekerjaan bisa digantikan teknologi. Tidak lagi secara langsung oleh manusia.

Bima mengatakan, kalaupun memang benar-benar membutuhkan pegawai, negara lebih baik mencari dengan sistem Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

Seperti saat ini, yang sudah dilakukan. Pun dengan rekrutmen bagi Calon PPPK.

Ia menegaskan, dengan adanya inovasi teknologi, 10 tahun lagi mungkin tidak ada PNS. Mungkin saja ada pegawai tetapi semuanya PPPK. Lantaran kedepan, tidak diperlukan lagi PNS.

Pernyataan itu ia ungkapkan dalam Webinar Adaptasi Kebiasaan Baru di Lembaga Internasional yang dikutip CNBC pada Senin (22/11/2021).

Selain itu, menurutnya sistem kerja di pemerintahan pun akan berubah. Tidak akan ada lagi bekerja delapan jam penuh.

Tetapi dengan adanya disrupsi ekonomi, kemajuan akan mengubah sistem kerja, lebih ke paruh waktu.

Sehingga dengan adanya sistem ini, kemungkinan untuk pengadaan PNS dihilangkan.

Terutama PNS yang bekerja di bagian analisis kepegawaian, sangat bisa dihilangkan. Disrupsi teknologi akan mengubahnya.

Lantara sekarang BKN memiliki aplikasi kepegawaian bernama Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian atau SAPK.

Menurut Bima, seorang analis Kepegawaian akan kebingungan. Karena angka kreditnya nol. Sebab, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Tentu saja, katanya, harus ada perubahan di sana.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *