Internasional, Sakata.id:- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memberi tanggapan atas perang di Ukraina yang sudah berlangsung selama belasan hari.
Jokowi menyampaikan tanggapannya di akun Twitter resminya pada Selasa (8/3/2022), beliau menyayangkan kegagalan kedua negara Rusia dan Ukraina dalam menempuh upaya damai mengakhiri peperangan.
Perang di Ukraina masih berlangsung padahal sejak Rusia melancarkan invasi 24 Februari 2022, kedua negara tersebut sudah tiga kali berunding.
Gagalnya membangun kesepakatan damai dan gencatan senjata perang di Ukraina menurut Jokowi tidak hanya mendorong eskalasi konflik bersenjata tetapi juga semakin menambah korban jiwa dan krisis kemanusiaan.
Menurutnya perang merupakan tindakan melupakan sisi kemanusiaan. Peperangan hanya menonjollan kepentingan dan kekuasaan.
Perang di Ukraiana menyebabkan jumlah pengungsi mencapai jutaan orang. Jokowi khawatir jika perang Rusia – Ukraina terus berlanjut akan memperparah situasi global.
“Menurut UNCHR, sudah 1,2 juta orang harus mengungsi ke negara lain karena perang di Ukraina. Apabila krisis berlanjut niscara akan terjadi ‘krisis pengungsi terbesar sepanjang abad’. Inilah yang harus kita sama-sama cegah agar jangan sampai terjadi,” tulisnya.
Pada Senin 7 Maret 2022 Ukraina dan Rusia melakukan perundingan putaran ketiga, untuk mengakhiri peperangan. Namun, keduanya tidak menemukan kesepakatan gencatan senjata.
Hanya ada satu kesepahaman saja dalam dialog dua negera yang berlangsung selama tiga jam. Kedua negara setuju membuka koridor kemanusiaan untuk warga sipil yang dievakuasi, dan sepakat membantu warga sipil mendapatkan akses logistik.
Negosiator Ukraina Ditembak Mati
Sementara itu salah satu negosiator Ukraina yang turut menjadi salah satu utusan Ukraina dalam pertemuan dengan Rusia di Belarusia, telah ditembak mati petugas Ukraina, karena diduga berkhianat dengan memberikan bocoran informasi kepada Rusia.
Negosiator tersebut bernama Denis Kireev. Dia dibunuh oleh Dinas Kemanan Ukraina yang bertugas di ranah kontra intelegen dan kontra terorisme.
Informasi ini diwartakan media Ukraina Pravda. Media Pravda menyebut informasi itu di dapat dari lingkar dalam pemerintahan. Namun sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pemerintahan Ukraina.