Regional, CIAMIS, Sakata.id:- Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Ciamis Acep Rifki Padilah mengatakan, Pj Bupati Ciamis Budi Waluya sekarang statusnya bukan hanya Direktur Pelayanan Pengaduan Masyarakat KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) saja, tapi juga sebagai Pj Bupati Ciamis.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Budi Waluya mempunyai peran penting untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 Pasal 15 ayat 1 dijelaskan, Pj Gubernur, Pj Bupati dan Pj Walikota memiliki tugas, kewenangan, dan kewajiban yang sama dengan Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintah daerah.
Tetapi dalam pelaksanaannya PJ Bupati memiliki beberapa poin larangan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2023, Pasal 15 ayat 2.
Maka dari itu, kata Acep, Budi Waluya sebagai Pj Bupati Ciamis jangan hanya berkomitmen untuk melakukan pencegahan praktik korupsi, tetapi juga harus berkomitmen untuk melaksanakan kerja-kerja pemerintahan sebagai kepala daerah Kabupaten Ciamis serta berkomitmen untuk menjauhi larangan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Pak Budi Waluya ini kan sekarang bukan hanya sebagai pegawai KPK saja, tetapi beliau juga sebagai Pj Bupati Kabupaten Ciamis. Jadi dalam pelaksanaan tugasnya harus siap komitmen juga untuk melaksanakan kerja-kerja pemerintahan,” tambah Acep.
Namun dalam pelaksanaannya Pj Bupati Ciamis ini harus bisa selektif dalam menjalankan program-program prioritas sehingga bisa memberikan dampak agar APBD Tahun 2025 bisa berangsur membaik.
“HMI Cabang Ciamis akan menjadi mitra kritis Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dan tidak akan segan untuk mengevaluasi kinerja kepala daerah, termasuk Pj Bupati Ciamis,” pungkas Acep.
Kendati demikian, HMI Cabang Ciamis juga mengapresiasi komitmen Pj Bupati Ciamis Budi Waluya untuk mencegah terjadinya korupsi melalui implementasi Monitoring Center for Prevention (MCP).
“Saya mengapresiasi komitmen Pj Bupati untuk melakukan pencegahan praktik korupsi di Kabupaten Ciamis, hal tersebut harus bisa menjadi upaya untuk mengoptimalkan APBD,” kata Acep.