NASIONAL, Jakarta:- Anggota DPR RI Fraksi PKB Marwan Jafar yang juga mantan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, meminta semua pihak agar tidak mendualkan Madzhab Corona dengan Madzah Ekonomi. Tidak perlu dibenturkan antara faktor kesehatan dan ekonomi dalam proses pengendalian Covid-19.
“Justeru madzhab ekonomi harus diduetkan dengan madzhab kesehatan. Jangan diduelkan. Pertentangan pemikiran yang kontraduktif antara faktor kesehatan dan ekonomi tidak perlu dipertajam apalagi sengaja disulut-sulut ” kata Marwan, Minggu (13/9/2020).
Harus ada gagasan bagaimana kedua madzab ini dipadu padankan menjadi solusi yang baik selama menanggulangi corona virus.
Anggota DPR RI ini mengajak seluruh pihak arif memposisikan masalah ekonomi dan kesehatan, sehingga wabah corona bisa ditanggulangi dengan baik.
Dia meminta agar tidak perlu saling menyalahkan di masa wabah ini. Merundung satu sama lain dengan tidak didasari keakuratan data sangat tidak baik.
Harus semua pihak menghadirkan ruang solusi bersama, dengan solidaritas ide antara masyarakat dan wakil rakyatnya, untuk mengambil kebijakan bersama.
“Masalah covid-19 tidak boleh dipolitisasi satu sama lainn untuk membenarkan atau menyalahkan, apalagi sampai membungkam ruang publik,” kata Anggota DPR RI Fraksi PKB ini, mengingatkan.
IDI Jabar Minta Pertegas Sanksi Jika Tak Ingin PSBB Jilid 2
Sementara itu Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Barat meminta Pemprov Jabar lebih tegas dalam menerapkan sanksi pelanggar protokol kesehatan. Itu harus dilakukan jika Jabar tidak ingin kembali pada PSBB atau PSBB ke dua.
Tenaga kesehatan di Jabar dan daerah lain kondisinya sangat memprihatinkan. “Sudah 100 dokter meninggal akibat Covid. Harus tegas sanksinya, kalau gak, ya sudah mundur lagi, PSBB lagi,” kata Ketua IDI Jabar dr Eka Mulyana, Minggu (13/9/2020).
Untuk mencegah efek domino, protokol kesehatan menjadi sangat penting. Karena efek domino corona inilah yang bisa mengancam juga pada ketahanan pangan pangan dan ekonomi.
Pemprov Jabar harus melakukan evaluasi secara menyuluruh dari penanganan Covid-19 selama ini. IDI bahkan menilai data Covid-19 selama ini belum sesuai dengan keadaan atau fakta di lapangan.*