Politika, SAKATA.ID: Partai NasDem membiayai safari politik dan keliling ke sejumlah daerah yang dilakukan Bakal Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan.
Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali mengungkapkan alasannya. Ia menyebut bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak memiliki logistik dan uang untuk menuju pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Ali menyampaikan, meskipun Anies mantan orang nomor satu di DKI juga tidak punya logistik. Pasalnya, kata dia, selama menjabat Anies tidak punya mentalitas sebagai koruptor.
“Kami menyadari betul Anies maju jadi capres. Memang dia tak punya duit. Meski mantan gubernur. Tapi Pak Anies bukan pejabat yang mempunyai mentalitas korupsi,” ujar Ali, Jumat (24/2/2023) dilansir kompas.
Walaupun membiayai Anies maju di pencalonan, Ali mengatakan, NasDem tidak pernah mencatat biaya pengusungan capres sebagai utang.
Ia mengklaim, partai yang dipimpin Surya Paloh ini tidak memiliki riwayat mengusung paslon kemudian mencatat sebagai utang yang harus dikembalikan.
“Ketika ada pembiayaan dalam proses pencalonan tersebut, NasDem tidak mencatat sebagai utang yang harus dikembalikan,” ujar dia.
Ali menyampaikan, NasDem tidak pernah melihat figur capres dari kemampuan materinya, termasuk saat mengusung Anies Baswedan.
Selama ini, Anies Baswedan melakukan safari politik, berkeliling bersama NasDem, tentu menyadari ada konsekuensi logis dari proses pencalonan.
Ia menegaskan, Anies juga tak mempunyai biaya yang cukup untuk melakukan sosialisasi politik ke berbagai wilayah.
Menurut Ahmad Ali, soal biaya kampanye Anies juga tidak akan membebani partai koalisi.
Pasalnya, budaya gotong royong yang ada di Indonesia dalam kontestasi demokrasi sangat kental.
Diketahui, Anies Baswedan bersama Partai NasDem sudah melakukan serangkaian safari politik ke sejumlah wilayah di Tanah Air.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto kemudian menanggapi kunjungan Anies tersebut.
Menurut Hasto, capres yang akan dipilih oleh PDIP tak akan dibiarkan melakukan sosialisasi politik sendiri, namun bakal ditemani oleh partai.
Jadi, tegas dia, pergerakannya akan kolektif, bukan orang per orang. Karena menurut Hasto, jika orang per orang sendiri yang bergerak, nanti calon yang diusung banyak utang.