Repdem Siap Hadapi Pelaku Sabotase Konstitusi

Politika, SAKATA.ID: Relawan Perjuangan Demokrasi atau Repdem menyatakan, siap hadapi pelaku sabotase Konstitusi.

Aktivis sayap PDIP ini mencermati situasi belakangan ini, bahwa ada dua hal yang dinilai sangat mengganggu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bacaan Lainnya

Dua hal tersebut adalah adanya pihak-pihak yang berusaha mengotori kinerja dan kepatuhan Presiden terhadap konstitusi. Yakni dengan melempar isu masa jabatan tiga periode atau perpanjangan masa jabatan dengan menunda Pemilu.

Dan yang kedua, langkanya minyak goreng dan naiknya harga bahan pokok lainnya.

Sekretaris Jenderal DPN Repdem Abe Tanditasik meyakini, Presiden Joko Widodo adalah seorang negarawan yang sangat patuh terhadap konstitusi.

Aturan membatasi masa jabatan Presiden selama lima tahun. Dan dapat terpilih kembali untuk masa jabatan kedua.

Sebagai petugas partai, lanjut Abe, Joko Widodo terus bersemangat bekerja untuk kepentingan Republik Indonesia.

Dia mengatakan, pihak yang ingin memperpanjang jabatan seperti Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) keblinger terhadap kekuasaan dengan mengotori wibawa Presiden Joko Widodo.

Bahkan, dia juga menyebut LBP yang membuat opini terkair big data itu adalah halusinasi.

“Pihak-pihak yang terus bermanuver. Yakni agar masa jabatan presiden diperpanjang dengan segala cara. Bahkan membuat opini dengan halusinasi big data seperti Luhut Binsar Panjaitan. Adalah cara-cara dari orang-orang yang keblinger terhadap kekuasaan dengan mengotori wibawa Presiden Joko Widodo,” beber dia.

Sekali lagi, tegas dia, Joko Widodo kader PDIP yang sangat patuh pada konstitusi dan sumpah jabatan.

Jadi, kata Abe, jangan coba-coba mengganggu kewibawaan Presiden. “Hanya karena tamak kekuasaan namun berlindung di belakang Presiden,” lanjut Abe,

Kemudian yang berkaitan dengan sabotase bahak pokok. Repdem menyarankan kepada Presiden agar segera membenahi kabinet dengan memberhentikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Menurut Abe, pada tahun lalu, kedua menteri ini menjatuhkan harga beras petani demi kepentingan impor beras.

Dia menegaskan, Repdem siap hadapi pelaku sabotase bahan pokok ini.

Abe meyakini, menghilangnya minyak goreng bukan lagi soal mekanisme pasar, tetapi tindakan subversif serta sabotase ekonomi nasional.

“Ini terbukti dengan terjadinya ekspor minyak goreng. Luar biasa besar-besaran. Sementara terjadi kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng di dalam negeri. Bahkan, Ketua DPR RI marah ketika menemukan terjadinya antrian sangat panjang di Sumatera Selatan,” ungkap Abe.

“Maka, tidak ada langkah lain. Selain segera memecat kedua menteri tersebut. Dan memidanakan siapapun yang dengan sengaja menimbun atau mengurangi pasokan dalam negeri,” tegas dia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.