Politika, SAKATA.ID: Sayap aktivis Pro Demokrasi PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi atau Repdem sarankan Pemerintah untuk membuat kebijakan relaksasi.
Kebijakan itu sangat penting untuk dibuat, apabil Pemerintah tidak bisa membantu rakyat sewajarnya saat karantina kesehatan.
Hal tersebut diungkapkan Ketua DPN Repdem Bidang Penggalangan Buruh Jimmy Fazar, Senin (9/8/2021).
Ia menegaskan, diperlukan kebijakan relaksasi kredit untuk memberikan kelonggaran kepada masyarakat berpenghasilan UMK atau yang berpenghasilan dari UMKM.
Menurutnya, pendapatan UMKM hancur dampak dari rendahnya daya beli dari awal masa pandemi. Serta tidak adanya kegiatan masyarakat selama PPKM.
Hal itu, kata Jimmy, menjadi potensi konflik horizontal. Ambil contoh yang kerap terjadi antara pengemudi ojek online / taksi online dengan mata elang.
“Presiden tentu tidak akan menutup mata. Walaupun kedua Menkonya (Marves dan Perekonomian) tidak punya kemampuan berempati. Paling cuma gimmick seperti yang dilakukan di Yogyakarta tempo hari,” ujarnya.
“Yang terjadi, mereka membohongi masyarakat dengan angka fantastis. Pertumbuhan di atas 7%. Padahal, dalam kenyataannya, nyaris tidak ada transaksi di masyarakat bawah. Warung-warung sangat sepi pembeli. Moda transportasi tanpa penumpang. NPL pun naik tinggi,” beber dia.
Repdem: Vaksinasi Harus Lebih Merata
Jimmy mengunngkapkan, pada saat memberlakukan kebijakan relaksasi harus dibarengi dnegan percepatan vaksinasi ke pelosok-pelosok daerah.
“Pemerataan vaksinasi harus dipercepat. Apalagi beberapa pemerintah kabupaten sudah mengeluhkan kurangnya suplai vaksin,” katanya.
Ia menegaskan, target herd immunity yang disasar Presiden Joko Widodo harus cepat tercapai. Sebisa mungkin tepat waktu.
Repdem mencatat, kata dia, manajemen distribusi vaksin saat ini masih kacau. Sementara daerah-daerah juga mengejar herd immunity di wilayahnya. Agar bisa segera melakukan pemulihan.
“Sementara salah satu syarat pemulihan adalah melakukan vaksinasi menyeluruh kepada warganya. Repdem mengusulkan agar program vaksinasi lebih dekat lagi ke masyarakat,” beber dia.
“Mulai jemput bola. Dilakukan di posyandu atau balai warga. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kerumunan. Namun demikian, ketersediaan vaksin menjadi mutlak. Jangan sampai terjadi kekosongan stok,” tegasnya.
Selain itu, Repdem juga menyarankan agar di setiap penyelenggaraan vaksinasi, warga diingatkan untuk dalam kondisi fit.
Bagi warga yang tidak bisa divaksin, seperti dalam keadaan hamil, penyakit bawaan, dan belum tiga bulan sembuh dari Covid-19 dilakukan pemeriksaan dokter. Dibarengi dengan surat keterangan yang juga termuat dalam basis data pemerintah.
Repdem melihat, kata Jimmy, kesungguhan mengejar herd immunity harus diimbangi manajemen vaksinasi, penyembuhan pasien, dan ketersediaan vitamin yang saat ini belum maksimal.
“Walaupun Bed Occupancy Rate (BOR) Rumah Sakit terus menurun. Tapi target utamanya adalah herd immunity. Itu yang harus dilakukan agar segera kembali ke new normal,” tegas Jimmy.
Swab Antigen Harus Gratis
Repdem sarankan Pemerintah untuk mengambil langkah preventif, yakni dengan dilakukan swab antigen gratis secara acak di tingkat RT.
Demikian pula, Pemerintah harus memperbanyak Laboratorium Uji PCR di setiap RSUD dan zona dari beberapa Puskesmas.
“Hasil PCR harus bisa keluar, dapat diketahui dalam beberapa jam. Tidak perlu sampai berhari-hari bahkan bisa lebih dari seminggu. Apalagi jika saling serobot dengan yang membuat harga pasar menjadi berkali-kali lipat dari harga riilnya,” ungkap dia.
Demikian pula apotek BUMN, katanya, harus bisa menjadi tempat uji PCR gratis di masyarakat.
Repdem juga berharap, segala keperluan obat-obatan dan vitamin selalu tersedia di harga Eceran Terendah. Bukan Eceran Tertinggi. Harga obat di apotek BUMN harus lebih rendah dari harga di apotek swasta.