Regional, GARUT: Adanya Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat (PPKM) Darurat memiliki efek yang besar terutama kepada sarana angkutan kota atau Angkot di Kabupaten Garut.
Para sopir angkot mengeluh bahwa sejak diberlakukannya PPKM Darurat tanggal 3 Juli 2021 lalu, angkutan dalam kota mengalami kerugian yang sangat parah.
Hampir 50 persen lebih omset mereka turun diakibatkan adanya penutupan jalan di berbagai wilayah.
Menurut Ketua Organda Garut Yudi Nurcahyadi, pihaknya telah kedatangan para sopir angkot yang meminta agar PPKM Darurat di Garut tidak menutup akses jalan yang dilalui angkot.
“Hari ini saya kedatangan para sopir angkot, dan mereka mengeluh tentang kondisi PPKM saat ini. Banyak omset mereka yang turun akibat adanya penutupan jalan. Terutama jalan-jalan yang dilalui angkot,” ujar Yudi, Senin (5/7/2021).
Ditegaskan Yudi, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut melalui dinas perhubungan tentang kondisi PPKM yang saat ini dilaksanakan.
“Kami sudah melakukan koordinasi dengan pemkab. Terkait kondisi saat ini. PPKM yang menutup ruas jalan. Sehingga tidak dapat dilalui angkot dan pengusaha angkot di Garut banyak merugi,” tegasnya.
Masih menurut Yudi, dengan adanya penutupan ruas jalan utama yang dilalui angkot, maka jalur akan berantakan dan kondisi penumpang juga tidak menentu. Karena sulit mencari akses angkot.
“Pihaknya akan terus berupaya mencari solusi terbaik dengan kondisi ini. Tetapi kalau tidak ada keputusan dari pemkab, maka kami akan mogok. Dan melakukan demo, tentunya dengan protokol kesehatan yang dianjurkan pemkab,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan, dengan adanya PPKM Darurat, sektor angkutan darat seperti angkot dan luar daerah sangat dirugikan. Sedangkan biaya operasional tetap harus ada, tetapi penumpang dibatasi.
“Kami berharap ada win-win solution dari pemkab. Baiknya seperti apa. Sebab kalau tidak ada keputusan, kami (sopir angkot di Garut) akan demo atau mogok esok hari,” pungkasnya.
RS-03