SAKATA.ID, TASIKMALAYA : Pilkada Tasikmalaya tinggal beberapa bulan, penerapan Protokol Covid 19 di dalam penyelenggaran Pilkada harus disertai sanksi-sanki tegas bagi para pelanggarnya.
Penerapan protokol pencegahan virus ini juga harus terintegrasi pada semua tahapan termasuk pada persyaratan pencalonan.
“Pertama kandidatnya, dalam tes medical itu harus disertakan dengan tes corona. Bagaimanapun mobilitas kandidat nanti akan tinggi,” kata Wakil Direktur Majas Institute, Asep Robidin, Selasa (14/07/2020).
BACA JUGA : Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Beban Berat KPU
Kandidat juga harus menandatangani fakta integritas penerapan Protokol Covid 19. Dimana mereka bersama timnya bersedia dengan sungguh-sunggu menerapkan protokol pencegahan penyebaran virus tersebut, dan jika melanggar siap menerima sanksi.
“Jika perlu sanksinya adalah dengan diskualifikasi. Karena persoalan corona bukan persoalan sederhana,” kata Asep.
Pada Semua Tahapan Pilkada, Aturan Penyelenggaraan Harus Terintegarasi dengan Aturan Pencegahan Covid-19
Sampai saat ini tahapan-tahapan Pilkada seolah-olah terpisah aturannya, antara penyelenggaraan pemilihan dengan pencegahan, seperti sekadar kebijakan titipan pada tahapan Pilkada.
“Padahal posisinya, protap pencegahan virus corona itu harus menyatu dengan seluruh tahapan pilkada, menjadi bagian yang wajib dilaksanakan dan bersanksi berat bagi pelanggarnya,” kata Asep.
BACA JUGA : Waw, Ratusan Petugas KPU Medan Positif Corona
Asep berharap Pilkada Serentak dalam keadaan masih berperang dengan wabah ini, jadi momentum bagi kandidat untuk tampil dengan segala ide dan solusi.
Kandidat menjadi pencerah dalam menghadapi segala tantangan termasuk wabah Covid 19, daripada sekadar menebar rupiah dan sekadar membangkitkan politik identitas.
Agar penerapan protokol kesehatan di masa pandemi ini bisa dijalankan oleh semua pihak, kunci utama adalah sosialisasi yang masif.
“Kuncinya adalah sosialisasi, tentunya Pilkada Tasikmalaya ini akan sangat mahal tapi itu sebuah konsekuensi saat perhelatan pilkada dalam kondisi tidak normal,” ujar Asep.
Banyak hal yang harus dicermati dan diperhatikan dengan fokus dan detail dari pelaksanaan Pilkada di tengah wabah.
Bagaiamana kegiatan pesertanya, bagaiaman sistem mobilisasi yang dibolehkan, sistem kampanye, cara datang ke TPS, sampai pulang lagi ke TPS.
“Bahkan untuk meminimalisir tumpukan di TPS, juga harus cermat perhitungannya, apakah ada penambahan jumlah TPS, atua tidak. Jika tidak, bagaimana menyiasatinya,” kata Asep. (AGN/S-02).