Regional, CIAMIS: Honorer Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Ciamis menuntut kejelasan atas nasibnya. Mereka yang telah mengabdi bertahun-tahun namun belum mendapatkan kepastian status kepegawaian.
Padahal, mereka telah menjalankan tugas dengan dedikasi dan loyalitas terhadap pemerintah daerah. Meskipun memiliki kualifikasi dan pengalaman yang memadai. Namun, nasibnya tetap tidak pasti dan belum diakui sebagai bagian dari aparatur sipil negara (ASN).
Maka dari itu, mereka menyerukan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memberikan solusi yang adil terkait status kepegawaiannya.
Ada 62 pegawai honorer Satpol PP Ciamis yang tercatat. Tanpa kepastian status kepegawaian, mereka sulit untuk mendapatkan akses ke berbagai hak dan fasilitas yang seharusnya dimiliki oleh seorang PNS.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FK-BPPPN) Semmy Afrisa menyampaikan, tengah melakukan pengawalan terhadap nasib honorer Satpol PP ini ke Kemendagri.
“FK-BPPPN saat ini, terus mengupayakan nasib ribuan tenaga honorer Satpol PP se-Indonesia. Termasuk di Ciamis. Sampai ada kejelasan,” ujar dia.
Ia menegaskan, aksi sedang dilakukan FK-BPPPN ini bukan tanpa dasar. Ini berdasar pada UU Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 256 ayat 1 dan 2.
Di dalam aturan tersebut mengatakan mereka yang memenuhi persyaratan akan diangkat menjadi PNS. Semmy memastikan, puluhan honorer di Satpol PP ini masuk di dalamnya.
Ia meminta Kemendagri serius dalam menangani permasalahan ini. Pihaknya pun akan terus mengawal agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) segera mengeluarkan kebijakan yang doharapkan para honorer Satpol PP ini.
”Kami forum tidak mau diberikan harapan palsu, pasalnya ini menyangkut nasib orang banyak. Pihak Kemendagri harusnya lebih serius menangani permasalahan non-PNS Satpol PP se-Indonesia,” tegas Semmy.
Honorer Satpol PP Ciamis Menaruh Harapan Besar ke Mendagri Tito Karnavian
Semmy mengaku, pihaknya masih menaruh harapan besar kepada sosok Mendagri Tito Karnavian, yang pernah menjabat sebagai Kapolri, untuk memberikan keputusan yang berpihak kepada honorer Satpol PP.
“Kami masih meyakini, sosok Bapak Tito ini paham risiko penegakan aturan seperti apa. Dan pun kami menunggu kabar baik dari beliau,” kata dia.
Hingga berita ini ditulis, pihak Kemendagri belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan para honorer Satpol PP Ciamis.
Namun, para non-PNS ini menyatakan bahwa mereka akan terus berjuang untuk hak-hak mereka dan akan tetap melakukan aksi sampai mendapatkan kejelasan dan keadilan yang diharapkan.
“Dari Kabupaten Ciamis siap menerima perintah dalam mendukung FK-BPPPN Pusat dalam mengawal penyelesaian kasus honorer Satpol PP,” ucap Semmy.