Regional, Tasikmalaya: Pemerintah Pusat yang langsung disampaikan Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Jawa-Bali yang dimulai tanggal 3 sampai dengan 20 Juli 2021.
Dengan dikeluarkannya kebijakan PPKM Darurat tersebut ada yang menilai sebagai bukti kegagalan atau tidak berhasilnya Pemerintah dalam melaksanakan Undang-undang Kekarantinaan.
Dosen Statistis Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tasikmalaya, Taufiq Rohman pun menyoroti kebijakan PPKM Darurat terutama terhadap kehidupan masyarakat yang terdampak.
Selain itu, dia berharap disaat kebijakan PPKM Darurat dilaksanakan Pemerintah seharusnya sudah memberikan kompensasi terhadap masyarakat yang terdampak khususnya yang ekonominya dibawah standar.
“Tentu tugas kita bersama untuk saling mengingatkan pentingnya Protokol Kesehatan (Prokes), tetapi kewajiban penuh Pemerintah dalam memberikan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat disaat mengeluarkan kebijakan ini (PPKM Darurat) dan harus totalitas,” ungkap Taufiq Rohman, Senin (5/7/2021).
Taufiq juga mengingatkan kepada seluruh wakil rakyat untuk selalu hadir ditengah masyarakat dan mendengar segala bentuk keluh kesah mereka yang tentu sedang mencari tempat untuk mengadu.
“Sudah waktunya para anggota dewan yang terhormat berada ditengah masyarakat yang memang sedang dalam situasi dilematis. Maksudnya ketika mereka tidak bekerja keluar rumah pastinya dapurnya tidak ngebul sementara aturan PPKM Darurat sudah jelas,” ujarnya.
Perlu Bantuan Dalam Melahirkan Solusi
Masyarakat, lanjutnya, tentu sangat perlu bantuan dalam melahirkan solusi disaat kebijakan PPKM Darurat diberlakukan. Dan sudah seharusnya sebagai wakil rakyat berada ditengah mereka dengan menampung segala keluh kesahnya.
“Kadang disaat memerlukan suara masyarakat sangat mudah dihubungi, tetapi ketika sudah duduk di kursi empuk, nomor Hp-nya pun ganti, ditemuinya juga jadi susah,” tuturnya.
Bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya khususnya, kata Taufiq, sebagai eksekutor anggaran sesungguhnya harus lebih mengedepankan kebutuhan masyarakat luas.
“Anggaran Covid 19 harus berkesinambungan dan tentunya membuahkan hasil yang signifikan, jangan hanya terus berkeliling muter-muter kompoi mobil, tapi hasilnya kasus Corona malah semakin tinggi,” tegasnya.
Dia juga mengajak masyarakat untuk mematuhi kebijakan PPKM Darurat untuk memutus penyebaran Covid 19 dan tetap melaksanakan Protokol Kesehatan (Prokes).
“Semuanya harus mendukung kebijakan Pemerintah dan tetap patuhi Prokes, dan intinya Pemerintah harus serius dalam kebijakan PPKM Darurat, dan usul saja supaya menutup seluruh Bandar Udara karena itu akses keluar masuk,” pungkasnya.