GP Ansor Ciamis Bahas Ketertutupan Informasi Publik

GP Ansor Ciamis
Focus Group Discussion GP Ansor Ciamis.

SAKATA.ID, CIAMIS : Dengan mengistilahkan KIP sebagai Ketertutupan Informasi Publik, diskusi pemuda GP Ansor bersama Diskominfo Ciamis di Fokus Group Discussion (FGD) membuka kritik terhadap keterbukaan informasi yang masih samar-samar di Kabupaten Ciamis.

Karena masih samar itulah pengistilahan KIP sebagai keterbukaan informasi publik, menjadi ketertutupan informasi publik.

Bacaan Lainnya

Ketua Pimpinan Cabang GP Ansor Ciamis Maulana Sidik mengatakan, pengelolaan informasi publik yang dijalankan pemerintah Ciamis baru sedikit saja terbuka. Itu kebiasaan yang perlu dirubah.

Adaptasi kebiasaan baru kata Sidik, bukan hanya memakai masker dan cuci tangan, tetapi dalam tata kelola pemerintah harus juga memiliki kebiasaan baru, dimana mulai saat ini dan seterusnya informasi publik harus benar-benar terbuka, sesuai dengan aturan yang berlaku.

BACA JUGA : LBH Ansor Tunggu Data Penggunaan Anggaran Covid 19

“Apakah masyarakat Kab.Ciamis benar-benar dekat terhadap akses informasi publik? Tidak hanya dekat, tapi harus efektif dan efisien. Apakah masyarakat mengetahui semua program Kab.Ciamis? jangan hanya mengetahui program, tetapi mengetahui juga siapa penerima program pemerintah itu, masyarakat masih kesulitan mendapatkan hak-hak informasinya,” kata Maulana Sidik.

Diskominfo Ciamis Akui Kekurangan Sistem Informasi Publik

Meski tidak begitu rinci memberikan gambaran dari contoh ketertutupan informasi publik di Ciamis namun hal tersebut diakui sebagai salah satu kekurangan yang perlu diperbaiki oleh sumber bicara yang mewakili Diskominfo Ciamis.

“Ini menjadi masukan buat kami. Kedepan kami akan berusaha supaya media informasi resmi Pemerintah Kabupaten Ciamis tidak hanya menyajikan konten-konten berita tetapi juga lebih mengemban amanah dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” kata Kabid Saran Komunikasi dan Diseminasi Informasi Diskominfo Ciamis, dalam FGD.

Dia menyebut dalam mewujudkan KIP, pihak pemerintah juga memerlukan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat terutama generasi muda diantaranya seperti Pemuda Ansor.

Sementara sumber bicara dari Bappeda Ciamis Yoyo Sutaryo, mengatakan perlu diakui memang keterlibatan IT belum maksimal dalam tata kelola sistem informasi publik. “Tapi di sini saya mendapatkan banyak saran dan ide kreatif, yang ini harus tersalurkan dengan baik,” kata Yoyo.

Wakil dari LPKCTI Wahyu menilai, sistem informasi publik di Ciamis belum terintegrasi dengan baik. Sehingga wajar jika masyarakat awam sangat kesulitan mendapatkan hak-hak mendapatkan informasinya.

(S-02)**

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.