Regional, TASIKMALAYA: Demi jaga kualitas pers, media daring SAKATA.ID harus berani suarakan keresahan rakyat kecil agar lebih didengar oleh Pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Wakil Direktur Majas Institut Asep Robidin saat gelaran diskusi terbuka di Kantor SAKATA.ID pada Jumat (24/6/2022). Kegiatan diskusi digelar bertepatan dengan hari ulang tahun Sakata.id yang kedua tahun.
“Sebagai kritikan di ulang tahun SAKATA.ID yang kedua ini. Kami sebagai masyarakat kecil. Meminta agar SAKATA.ID, sebagai media ini, mampu menampung aspirasi. Dan menjembatani suara-suara rakyat. Agar suara rakyat kembali bergaung dan didengar pemerintah,” kata dia.
“Soalnya, selama ini. Suara kami seolah terbelenggu. Meskipun banyak media massa,” beber dia.
Ia juga mengungkapkan, sebagai media massa harus jaga kualitas pers. SAKATA.ID harus berani melakukan sesuatu yang berbeda.
“SAKATA.ID harus berani keluar dari rel sebagai media online yang bercitra politik. Porsi dunia pendidikan yang tak kalah penting dan krusial di negara ini pun harus berani memberitakannya,” tambah dia.
Majas Institut menyoroti masalah pendidikan lantaran berkaitan erat dengan pengentasan kemiskinan.
“Padahal untuk mengentaskan kemiskinan itu. Yang paling tepat adalah melalui pendidikan. Lihat saja, ketika taraf pendidikan masyarakat naik, maka dengan sendirinya tingkat kemiskinan pun akan menurun,” ujarnya.
Menurut Asep, ada sebuah konsep yang terkesan dipaksakan dari pemerintah kepada masyarakat. Dan hal ini kurang mendapatkan respon positif serta porsi yang selayaknya di media-media massa.
Ia menjelaskan ada beberapa program Pemerintah saat ini yang terkesan tidak tepat sasaran dalam pengentasan kemiskinan.
Yakni, gelontoran bantuan yang jorjoran dalam program penanganan kemiskinan, seperti BLT atau bantuan langsung tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi minyak goreng, dan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Ketua DPC Partai Nasdem Kota Tasikmalaya H Azies Rismaya Mahpud.
Lalu, ada Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari PKB Junaidi Sakhan, Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari PDI Perjuangan Denny Romdony.
Dan acara ulah tahun SAKATA.ID yang kedua itu dihadiri Ketua Bawaslu Kota Tasikmalaya Ijang Jamaludin, Komisioner KPU Kota Tasikmalaya, serta beberapa tokoh masyarakat Kota Tasikmalaya.
Senada dengan Asep, H Azies mengungkapkan bahwa ada ruang kosong yang terputus informasinya antara pemerintah dengan masyarakat dalam hal pengentasan kemiskinan ini.
Terlebih, selepas pandemi yang melanda negara ini.
Azies menyampaikan, seolah pemerintah sengaja dengan gerakan pembodohan dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan yang dijalankan selama ini.
“Idealnya, selain memberikan bantuan langsung tunai. Warga juga diberikan program-program pendidikan yang tepat. Hingga dapat meningkatkan taraf kehidupannya,” imbuhnya.
Sementara itu, Junaidi Sakhan menerangkan bahwa pemerintah telah berupaya maksimal dalam program pengentasan kemiskinan. Dan itu pun dinilai tepat.
Kerja Pemerintah dinilai sudah benar terbukti dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
Diketahui, dalam rilis yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal tahun 2022 menyampaikan, persentase penduduk miskin pada September 2021 sebesar 9,71 persen, menurun 0,43 persen poin terhadap Maret 2021. Dan menurun angkanya 0,48 persen poin terhadap September 2020.
Dan jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 26,50 juta orang. Ini menurun 1,04 juta orang terhadap bulan Maret 2021. Dan juga menurun 1,05 juta orang terhadap September 2020.
“Sebenarnya, pemerintah terus konsen dalam program kemiskinan ini. Kami di legislatif, khususnya Kota Tasikmalaya, baru saja menyelesaikan Perda tentang program pengentasan kemiskinan ini,” ungkap dia.
“Memang jarang terekspos. Karena program ini kalah dengan isu-isu lain, seperti politik dan lainnya. Padahal kami sendiri di Legislatif gencar menyosialisasikan program ini dengan harapan menurunnya indeks kemiskinan warga Kota Tasikmalaya,” papar dia.