Regional, CIAMIS : Sebanyak tiga kecamatan di Kabupaten Ciamis tidak memiliki fasilitas pendidikan tingkat sekolah menengah atas atau kejuruan (SMA/SMK).
Ketiga kecamatan itu yakni, Kecamatan Banjaranyar, Sukamantri, dan Tambaksari. Tidak ada SMA/SMK negeri maupun swasta di sana.
Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya menunjukkan ada 19 kecamatan se-Jawa Barat tanpa SMA/SMK.
Dia menilai, hal itu merupakan bukti belum mwratanya sektor pendidikan di Provinsi Jawa Barat.
Terlebih, kata dia sebagaimana dikutip Republik Merdeka, bahwa dari 19 kecamatan yang tidak memiliki sekolah tingkat atas akan mengalami pertumbuhan jumlah penduduk usia sekolah.
Jumlahnya pun besar. Yaitu sekitar 17.139 jiwa. Belum meratanya pendidikan membuat dia terkejut.
Selama menjadi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, kata dia. Baru kali ini melihat data sektor pendidikan yang seperti itu.
Artinya, kata Hadi, ada 19 kecamatan di daerah penyangga Ibu Kota, yang tidak memiliki SMA dan SMK negeri maupun swasta.
Adapun 19 kecamatan yang dimaksud yaitu satu kecamatan berada di Kabupaten Cirebon. Kecamatan Taleun.
Tiga kecamatan berada di Kabupaten Ciamis. Satu kecamatan di Kabupaten Garut, yakni Kecamatan Pangatikan.
Kemudian, empat kecamatan di Kabupaten Sumedang. Kecamatan Cisitu, Ganeas, Cisarua, Kecamatan Jatigede.
Kecamatan Kalimanggis, Cimahi, Cipicung, Nusa Herang, Karang Kencana, Cibeureum, Haltaras, dan Cilebat di Kabupaten Kuningan.
Dan Kecamatan Pondoksalam di Kabupaten Purwakarta. Serta Kecamatan Cimanggu di Kabupaten Sukabumi.
Hadi meminta stakeholder terkait untuk membenahi dan memenuhi blank spot sekolah SMA dan SMK tersebut.
Padahal, katanya, apabila dilihat dari visi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sangat memprioritaskan pendidikan bagi semuanya.
Akan tetapi, lanjutnya, masih terdapat masalah besar terkait pemerataan pendidikan.
Pihaknya akan terus fokus pada permasalahan pemerataan sekolah tingkat SMA itu.
Pasalnya, sebagai provinsi penyangga Ibu Kota, Jawa Barat seharusnya memiliki SMA/SMK di seluruh kecamatan.
Semoga, harap dia, hal ini bisa menjadi sebuah komitmen dari semua pihak agar pembangunan pemerataan pendidikan di Jawa Barat bisa terkejar.