POLITIKA, JAKARTA: Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tasikmalaya tinggal menunggu sidang di Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan penggugat pasangan calon nomor 4 Iwan Saputra-Iip Miftahul Paoz (Wani) terhadap Paslon petahana Ade Sugianto-Cecep Nurul Yakin.
Selain gugatan ke MK, tim pasangan Iwan-Iip juga melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas tidak diindahkannya rekomendasi Bawaslu tentang pelanggaran administratif Pasal 71 ayat (5) UU 10 tahun 2016 yang dilakukan Paslon petahana Ade Sugianto-Cecep Nurul Yakin.
“Untuk Kabupaten Tasikmalaya tinggal menunggu giliran sidang di MK. Kita tunggu saja dan pastinya DPP Golkar terus memantau dan memperhatikan dan tentu bergerak,” kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Polhukam) DPP Partai Golongan Karya (Golkar), Syamsul Hidayat kepada sakata.id, Sabtu (9/1/2021).
Tidak hanya gugatan ke MK, lanjut Samsul, pihak DPP Golkar terus mensuport atas dilaporkannya KPU Kabupaten Tasikmalaya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Kemarin laporannya sudah masuk ke DKPP,” jelasnya.
Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Zamzam Zamaludin ketika dikonfirmasi melalui sambungan teleponnya mengenai kelanjutan rekomendasi Bawaslu tentang pelanggaran administratif Pasal 71 ayat (5) UU 10 tahun 2016 yang telah memenuhi unsur oleh Paslon petahana, dirinya tidak sedikitpun memberikan keterangan.
Wani Laporkan KPU ke DKPP
Sebelumnya, Kuasa Hukum tim Iwan-Iip (Wani), Daddy Hartadi menyampaikan bahwa apa yang dilakukan KPU dengan tidak mematuhi rekomendasi Bawaslu hingga lewat dari 7 hari adalah sebuah bentuk dugaan pelanggaran kode etik serta tak menjalankan perintah Undang-Undang.
KPU dianggap tidak bersikap atas rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tentang pelanggaran administratif Pasal 71 ayat (5) UU 10 tahun 2016 oleh kandidat petahana yaitu Ade Sugianto-Cecep Nurul Yakin.
“Hari ini kami akan melaporkan (KPU Kabupaten Tasikmalaya) ke DKPP. Karena telah lewat tujuh hari KPU tidak bersikap atas rekomendasi Bawaslu,” kata Daddy Hartadi saat Konprensi Pers di Rumah Kemuning, Kota Tasikmalaya, Kamis (7/1/2021).
Daddy menjelaskan sejak pekan lalu Bawaslu telah memberikan rekomendasi ke KPU terkait pelaporan dugaan pelanggaran kewenangan di Pilkada yang telah dinyatakan memenuhi unsur pelanggaran.
Bawaslu, lanjut dia, pada 26 Desember 2020 telah menangani laporan tersebut dan diputuskan terbukti dugaan pelanggarannya, sehingga merekomendasikan ke KPU untuk menjalankannya.
“KPU seharusnya tinggal menjalankan rekomendasi Bawaslu dalam kurun waktu tujuh hari sesuai Undang-Undang karena bersifat mengikat dan wajib.Yang dimaksud dengan hari adalah hari kalender. Jadi tujuh harinya itu sampai jam 00.00 tanggal 6 Januari 2021, dan hari ini KPU belum menjalankan rekomendasi Bawaslu,” tegasnya.
Dengan demikian, pihaknya menilai KPU telah melanggar pedoman etik, di mana didalamnya ada azas integritas dan prinsip akuntanbilitas.
“Wewenang KPU harus menjalankan perintah Undang-Undang. Ketika telah terpenuhi pelanggaran etik, maka yang bisa mengadilinya adalah DKPP. Jadi kami akan melayangkan gugatan ke DKPP atas perilaku KPU yang melalaikan perintah hukum,” tegasnya.
Sementara Cabup nomor 4, Iwan Saputra mengatakan pihak Bawaslu telah menyampaikan kepada pihaknya bahwa dugaan pelanggaran oleh paslon petahana dinyatakan telah memenuhi unsur pelanggaran dengan sanksi pembatalan.
Sebagai bentuk tanggung jawab ke publik dan pemilih, Iwan melanjutkan , melalui kuasa hukum akan menindaklanjuti masalah tersebut. Karena adanya perbedaan persepsi hingga melewati tujuh hari.
“Hari ini kita mendapati ada perbedaan persepsi hingga melewati tujuh hari, sebagai bentuk tanggung jawab, melalui kuasa hukum akan melaporkan ke DKPP,” pungkasnya.
Dalam acara tersebut terlihat hadir Calon Wakil Bupati nomor urut 4, Iip Miftahul Paoz juga Ketua tim pemenangan Wani, Amy Fahmi.