KABUPATEN BANDUNG BARAT, Sakata.id:– Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan program inovasi untuk mencapai Indeks Kualitas Air (IKA) Sungai Citarum pada 2025 sebesar 60 poin agar dapat terealisasi.
Hal tersebut disampaikan Herman pada Rapat Koordinasi untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Aksi PPK DAS Citarum Bersama Seluruh Dansektor dan Ketua Pokja di Posko Sektor 9 Citarum Harum, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (28/8/2024).
Tujuan pertemuan tersebut membahas kemajuan program Citarum Harum, mendapatkan feedback dari lapangan, serta melakukan sinkronisasi antara sektor dan kelompok kerja.
Nilai Indeks Kualitas Air sebesar 60 poin itu masuk dalam mutu air kelas II. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, kriteria mutu air kelas II, yaitu air yang dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang memper-syaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
“Hal ini menjadi tantangan besar bagi kita karena kenaikan indeks kualitas air di tahun-tahun sebelumnya hanya berkisar 1-2 poin. Untuk mencapai target tersebut, kita perlu fokus pada program-program prioritas yang berdampak langsung pada perbaikan kualitas air,” ucap Herman.
“Strategi yang harus dilakukan adalah fokus pada program-program utama yang berdampak langsung pada peningkatan indeks kualitas air, sementara program-program penting lainnya dapat dieksekusi setelah yang utama selesai,” tambahnya.
Herman meminta agar pemetaan masalah per sektor dilakukan secara detail, kemudian disusun program yang benar-benar dapat mendongkrak nilai indeks.
“Pentingnya sinkronisasi antara sektor lapangan dan staf pendukung agar dapat bekerja secara efektif,” imbuhnya.
Tak lupa, Herman menekankan perlunya akselerasi progres menjelang akhir tahun 2025, yang merupakan target penyelesaian program Citarum Harum sesuai dengan peraturan presiden.
Hal ini penting untuk memastikan dukungan anggaran APBD Provinsi Jabar dan pendanaan dari kementerian terkait.
“Perlu pemetaan indikator-indikator penentu indeks kualitas air per sektor untuk mengidentifikasi permasalahan dan fokus menyelesaikan yang paling krusial terlebih dahulu,” tandasnya.***