Regional, Tasikmalaya: Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Yod Mintaraga sangat mendukung pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Tasikmalaya Selatan (Tasela) dan hal tersebut secara politis sudah banyak mendapat dukungan.
Namun, menurutnya, tinggal menunjukan keseriusan dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengenai DOB Tasela secara teknis. Karena mengenai kurangnya syarat sehingga ketinggalan oleh daerah lain dalam segala hal.
“Saya sangat mendukung, secara politis sudah mendapatkan dukungan, namun mengenai teknis belum menunjukan keseriusan dari Pemkab Tasikmalaya sehingga ketinggalan oleh daerah lain dalam segala hal,” ungkap Yod Mintaraga, Sabtu (5/6/2021).
Sepengetahuan dirinya, lanjut Yod, usulan DOB Tasela oleh Pemprov Jabar dikembalikan lagi ke Kabupaten Tasikmalaya untuk dilengkapi karena masih ada syarat yang belum dilengkapi.
Dia juga mengaku heran, Kabupaten Tasikmalaya sangat lambat dalam melengkapi persyaratan untuk pemekaran DOB Tasela.
“Kenapa ya, saya juga gak ngerti Kabupaten Tasikmalaya kok lambat ya, persyaratannya dilengkapi atuh apa yang disyaratkan. Padahal saya sempat menyampaikan itu di (Kecamatan) Karangnunggal waktu dialog, hadir Pak Sekda juga, kalau Jabar, eksekutif dan legislatif mendukung lah,” jelas Ketua Fraksi Golkar Jabar ini.
Pemkab Tasikmalaya Untuk Lebih Serius Melengkapi Syarat Pemekaran Tasela
Ia juga mendorong Pemkab Tasikmalaya untuk lebih serius dengan melengkapi syarat pengajuan pemekaran Tasela, walau pun DOB tersebut domainnya Pemerintah Pusat, namun prosesnya harus berawal dari bawah.
“Prosesnya dari bawah meskipun sampai hari ini masih moratorium tentang DOB, dan Dewan Jabar sudah tugasnya membantu, dan Gubernur yang mengusulkan, kan Wagubnya (Jabar) Pak Uu Ruzhanul Ulum juga atuh urang Tasik mantan Bupati,” jelasnya.
Pemekaran Kabupaten dan Kota di Jabar, lanjutnya, harus lebih banyak dari Jateng dan Jatim, alasannya karena penduduk Jabar lebih banyak dari kedua Provinsi tersebut.
“Harus lebih banyak dari Jatim dan Jateng, minimal sama dengan Jatim (38 Kabupaten/Kota), penduduknya kan lebih banyak Jawa barat,” tegasnya.
Sementara itu, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) YPPT Priatim Tasikmalaya, Dr. Basuki Rahmat menyampaikan DOB Tasik Selatan walaupun secara administratif terkendala moratorium, namun gerakan politiknya tidak boleh kendor.
“Gerakan politiknya tidak boleh kendor karena salah satu cara memajukan selatan Tasik adalah dengan jadi DOB, sebab dapat alokasi anggaran yg seimbang nantinya melalui dana transfer pusat ke daerah,” terang Basuki Rahmat yang juga Tokoh Masyarakat Tasik Selatan.
Uki sapaan akrab Basuki Rahmat, mengusulkan mengenai nama DOB lebih baik namanya adalah Kabupaten Karangnunggal atau Cipatujah bukan Tasikmalaya Selatan (Tasela).
“Terkait nama saya kurang setuju Kabupaten Tasikmalaya Selatan, dan masalah kekurangan persyaratan DOB, tinggal dilengkapi saja sekaligus penamaannya, Iya gampang kok yang gituan mah kalau political will-nya sudah kuat mah,” pungkasnya.