Regional, BANDUNG, Sakata.id:- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman sangat mendukung kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Menurut Herman, Identitas Kependudukan Digital program Kementrian Dalam Negeri ini memeliki beberapa kelebihan dan kebermanfaatan bagi warga termasuk warga Jabar.
Suryatman menyebut data kependudukan penting sebagai salah satu komponen dalam menyejahterakan masyarakat.
Herman mengungkap, pemerintah memerlukan data yang baik supaya pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan tepat.
Dengan begitu program atau pengambilan kebijakan dapat membuahkan hasil yang terbaik pula bagi masyarakat.
Dengan kata lain, target- target pembangunan, khususnya dalam memperbaiki angka-angka indikator kesejahteraan masyarakat dapat lebih tepat sasaran.
Demikian menurut Sekda Jabar Herman Suryatman pada Rapat Koordinasi Satu Data Jabar Tahun 2024 di Grand Sunshine Resort & Convention, Kabupaten Bandung, Selasa (11/6/2024).
“Good data, good decision, good result. Data yang baik, pengambilan keputusan pemerintahan baik dan insyaallah, hasilnya juga baik,” tutur Herman.
Apalagi saat ini, sambungnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah meluncurkan Identitas Kependudukan Digital, maka ia pun menyatakan pihaknya siap mendukung kebijakan tersebut.
Jabar juga terus bertransformasi menjadi digital province, maka IKD harus menjadi akselerator. Hal tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jabar yang kini jumlahnya sekitar 50 juta jiwa.
Herman berharap melalui IKD akan mempermudah urusan warga untuk mengakses berbagai layanan publik.
“Insyaallah, Jawa Barat terdepan dalam mengeksekusi kebijakan identitas kependudukan digital,” ucap Herman.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Teguh Setyabudi menyatakan, pihaknya berkomitmen untuk mendukung data kependudukan bisa termanfaatkan semaksimal mungkin. Baik untuk berbagai pengambilan kebijakan, khususnya di tingkat pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.
“Saya senang dengan Pak Sekda yang luar biasa. Mudah-mudahan Provinsi Jawa Barat bisa memelopori untuk memanfaatkan data kependudukan dalam rangka pengambilan keputusan di pemerintahan,” ujar Teguh.
Kelebihan IKD tentu selain lebih simpel dan bisa memanfaatkan perangkat smartphone dalam mengaksesnya.
Satu identitas kependudukan digital mencakup bebrbagai data warga, mulai dari BPJS, NPWP, dan lain-lain. Termasuk data DTSK.**