Politika, CIAMIS: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ciamis mengadakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2024.
Acara berlangsung pada Rabu (4/12/2024) di Gedung KH. Irfan Hielmy, Komplek Islamic Center Ciamis.
Kegiatan ini dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Ciamis, Budi Waluya, S.E., M.M., bersama unsur Forkopimda, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tokoh-tokoh terkait.
Selain itu, turut hadir Ketua Bawaslu, anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Ciamis, dan pimpinan partai politik yang menjadi peserta pemilu.
Budi Waluya menyampaikan apresiasi atas situasi kondusif yang terjaga selama pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Ciamis.
Ia memuji kerja keras berbagai pihak, termasuk TNI dan Polri, dalam memastikan kelancaran setiap tahapan pemilu.
“Kita patut bersyukur karena situasi di Kabupaten Ciamis berjalan aman dan tertib. Ini tidak lepas dari kerja sama yang baik antara Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua pihak terkait,” ujarnya.
Pentingnya Integritas Rekapitulasi
Budi Waluya juga menegaskan pentingnya menjaga integritas proses rekapitulasi suara dengan mengacu pada data resmi dari setiap TPS.
Ia mengajak semua pihak untuk menerima hasil pemilu dengan penuh keikhlasan dan menjaga suasana kondusif.
“Mari kita hormati hasil rekapitulasi suara sebagai bentuk penghormatan terhadap proses demokrasi yang telah kita jalani bersama,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa meskipun rekapitulasi suara hampir selesai, masih ada tahapan penting berikutnya, termasuk penyelesaian sengketa jika diperlukan, dan penetapan hasil pemilihan secara resmi.
“Oleh karena itu, saya mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan, serta menghormati setiap keputusan yang diambil demi kemajuan Kabupaten Ciamis,” pungkas Budi Waluya.
Rapat pleno rekapitulasi hasil Pilkada 2024 ini dapat berjalan transparan dan diterima oleh semua pihak demi keberlanjutan demokrasi yang sehat di daerah tersebut.