Nasional, SAKATA.ID: Program perlindungan sosial dan program pemberdayaan sosial yang terus gencar digalakan pemerintah.
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengharapkan, angka kemiskinan di Indonesia hanya 8% di tahun 2024 mendatang.
Khusus untuk target penyelesaian angka kemiskinan hingga akhir tahun 2021 ini, kata Ma’ruf Amin, Pemerintah memberikan dana bantuan tambahan.
Bantuan tersebut berupa Program Sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa kepada sebanyak 35 kabupaten yang ada di Indonesia.
Selain program-program perlindungan sosial yang sudah berjalan sesuai yang telah ditetapkan, ada percepatan untuk penanggulangan pada tiga bulan terakhir ini, yaitu perlindungan sosial atau bansos.
“Untuk pengentasan kemiskinan. Kami harapkan di 2024 tersisa 8%,” kata Ma’ruf Amin.
Sehingga Pemerintah memprioritaskan supaya penanggulangan kemiskinan di tahun 2024 itu nol persen.
Ma’ruf mengatakan hal itu seusai memimpin rapat koordinasi tentang percepatan pengentasan kemiskinan. Gelaran di Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Rabu kemarin.
Dalam upaya menyelesaikan 10,86 juta angka kemiskinan nasional hingga nol persen, Pemerintah mengatur strategi dengan memasang target penyelesaian di tahun 2021 sebesar 20 persen, di 2022 dan 2023 masing-masing sedikitnya 35 persen, dan sisanya di 2024.
Di akhir 2021, Pemerintah menargetkan angka kemiskinan bisa mencapai hingga nol persen yakni sekitar 20 persen atau sebanyak 2.096.771 masyarakat miskin yang tersebar di 35 kabupaten di tujuh provinsi.
Seperti di wilayah provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat.
“Untuk 2021 ini. Kami memprioritaskan sekitar dua juta. Artinya 20 persen dari jumlah kemiskinan 10,868 juta. Itu kami bagi penyelesaiannya di 2021 sampai 2024 bisa tuntas,” jelasnya.
Ma’ruf Amin juga meminta setiap pemerintah daerah menyiapkan program perlindungan sosial terkait dalam menyelesaikan kemiskinan di 2022.
Pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada program perlinsos (Bansos) dan BLT yang telah dilaksanakan pemerintah pusat.
“Kami meminta agar pemerintah daerah menyiapkan program-program terkait. Demi tercapainya program pengentasan kemiskinan. Yakni 8% di akhir tahun 2024,” ucapnya.