INTERNASIONAL, Sakata.id:- Ditengah panasnya eskalasi Palestina-Israel, Presiden AS Joy Biden menyetujui penjualan senjata berupa peluru kendali atau bom canggih senilai 735 juta dollar atau setara dengan Rp10,5 trilyun ke Israel.
Sala seorang sumber di Kongres AS mengatakan pada Reuters edisi Selasa (18/5/201) bom canggih itu berupa peluru kendali pandu presisi. Senjata yang akan dijual ke Israel itu jenis Amunisi Serangan Langsung Gabungan (JDAM) yang diproduksi Boeing.
Melalu perangkat itu akan merubah bom yang duluncurkan pesawat tempur menjadi terkendali melalui sistem GPS. Bom tersebut ringan dan bisa dipandu ke target sasaran, setelah dilepaskan pesawat tempur.
Akurasi ketepatan sasaran dari peluru kendali terpandu ini jika meleset hanya selisih beberapa meter saja. Jelas saja penjualan senjata canggih ini bisa memperburuk keadaan yang semakin memanas antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza Palestina.
Penjualan Senjata Direncanakan Sejak April
Rencana penjualan senjata ini juga sebelumnya pernah diungkap Washington Post yang melansir bahwa pemerintah AS memiliki rencana menjual senjata mutakhir kepada Israel pada bulan April 2021.
Penjualan senjata harus diberitahu Kongres AS. Dikabarkan Pemerintah AS sudah memberitahu Kongres dan Kongres memiliki waktu 15 hari untuk menyetujui atau tidak penjualan senjata ke Israel.
Juru bicara Kementrian Luar Negeri AS menolak berkomentar soal penjualan senjata peuru kendali ke Israel, karena dilarang oleh aturan federal. Kemenlu AS tetap menyoroti kekerasan yang terjadi dan berupaya untuk menenangkan.
Kendati Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintahan Biden bisa bersikap lebih keras kepada Israel dibawah kepemimpinan Benyamin Netanyahu namun upaya penolakan penjualan senjata ke Israel nampaknya tidak akan terjadi. Israel menjadi salah satu negara yang dipercepat dalam proses pembelian senjata dari AS.
Legislator AS Pertanyakan Penjualan Senjata ke Israel
Legislator mempertanyakan penjualan senjata ke Israel dengan nilai setara Rp10,5 trilyun disaat ekalasi Israel-Palestina memanas. Kendati rencana penjualan senjata tersebut sudah diungkap pada 5 Mei sebelum konflik besar terjadi di Israel-Palestina.
Jika penjualan itu dipaksakan, maka gelombang oposisi terhadap pemerintahan Biden yang mendukung pada Israel meningkat. Legislator memiliki waktu 20 hari untuk merancang resolusi menolak penjualan senjata.*RS-01.