Marah, Rusia Keluar dari Keanggotaan Dewan HAM PBB

Rusia Keluar
Perwakilan Rusia di PBB/Net

Internasional, SAKATA.ID: Rusia marah hingga keluar dari dari keanggotaan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.

Sebelumnya, Majelis Umum Dewan Ketahanan PBB itu menangguhkan status keanggotaannya.

Bacaan Lainnya

Mereka sepakat untuk menangguhkan status keanggotaan Rusia di Dewan HAM.

Hal tersebuterupakan respons atas dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Negeri Beruang Merah itu selama menginvasi Ukraina.

Duta Besar Rusia untuk PBB, Gennady Kuzmin telah menyampaikan keputusan untuk keluar dari keanggotaan Dewan HAM PBB.

Pernyataan yang diungkapkan Gennady itu tidak lama setelah hasil jajak pendapat resolusi penangguhan status Rusia lolos dengan dukungan 93 negara.

Dia menganggap bahwa voting itu ilegal dna bermotif politik. Hingga negaranya memutuskan untuk keluar dari keanggotaan sesegera mungkin.

Pernyataan Kuzmin tersebut dikutip CNN dari informasi yang disampaikan Reuters pada Jumat (8/4/2022) kemarin.

Sementara itu, Duta Besar Ukraina di PBB, Sergiy Kyslytysya, menanggapi keputusan Rusia keluar dari Dewan HAM PBB dengan sinis.

Pada Kamis (7/4/2022), jejak pendapat digelar Majelis Umum PBB. Tujuannya adalah guna menentukan penangguhan sementara status keanggotaan Rusia di Dewan HAM PBB.

Hasilnya, sebanyak 93 dari 193 negara anggota Dewan HAM mendukung resolusi itu. Namun, 58 suara abstain. Serta 24 negara yang menentang.

Sejumlah negara yang mendukung resolusi tersebut yaitu sekutu Amerika Serikat, Filipina, Georgia, Myanmar, dan yang lainnya.

Adapun beberapa negara yang menolak resolusi itu adalah Rusia, China, Kuba, Kore Utara, Iran, Suriah, dan Vietnam.

Kemudian yang abstain termasuk India, Brasil, Afrika Selatan, dan Indonesia. Lalu Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Qatar.

Negara-negara lain yang memilih untuk abstain: Kuwait, Iraq, Pakistan, Singapura, Thailand, Malaysia, Indonesia dan Kamboja,” demikian menurut laporan PBB di situs resminya.

Sejumlah pengamat politik internasional menilai keputusan dari Indonesia yang memilih abstain dalam resolusi itu adalah langkah pragmatis.

Di satu sisi, Indonesia mengambil abstain karena ingin menjaga hubungan baik dengan Rusia.

Sisi lainnya, Indonesia berupaya bersikap netral menyusul pada tahun ini sedang menjabat sebagai tuan rumah G20.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.