Politika, TASIKMALAYA: Perbedaan hasil perhitungan antara Quick Caunt dari Lembaga Survei Indonesia versi Denny JA yang mempublikasi bahwa pasangan nomor 4 yaitu Iwan Saputra-Iip Miftahul Paoz keluar sebagai peraih suara terbanyak 34,66 persen disusul nomor urut 2 Ade Sugianto-Cecep Nurul Yakin 30,67 persen kemudian nomor 1 Azies-Haris 22,91 persen terakhir nomor 3 Cep Zam Zam-Fadil 11,75 persen.
Sementara perhitungan secara real caunt di KPU Kabupaten Tasikmalaya pasangan nomor 2, Ade-Cecep unggul tipis 32,90 persen disusul nomor 4 Iwan-Iip 32,19 persen, nomor 1 Azies-Haries 23,12 persen, nomor 3 Cep Zam zam-Fadil 11,79 persen.
Saling klaim kemenangan pun terjadi di kedua kubu Ade Sugianto-Cecep Nurul Yakin dan Iwan Saputra-Iip Miftahul Paoz.
Koordinator Forum Pemantau Demokrasi (FPD), Dadi Abdidarda meminta KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk fair play dalam perhitungan suara. Dia beranggapan ada aroma yang tidak baik dengan diberhentikannya perhitungan oleh pihak KPU
“LSI Denny JA hasilnya jelas secara cuick Caunt pasangan nomor 4 yang unggul dengan Raihan 34 persen, dan tentu lembaga ini sudah teruji dan tidak mungkin menjatuhkan kredibilitasnya sebagai lembaga survei,” ungkap Dadi Abdidarda, Jumat (11/12/2020).
Dengan demikian, lanjut Dadi, patut diduga adanya main mata dengan hasil perhitungan secara real caunt oleh KPU dengan suara nomor 2 unggul tipis atas nomor 4.
“Kami berharap KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk fair play, khusus untuk saudara Azam sebagai Ketua KPU harus tidak berpihak kepada kandidat mana pun, catat itu, Pesta Demokrasi jangan dinodai,” tegasnya
Dadi menghimbau KPU Provinsi Jabar dan KPU Pusat untuk mengevaluasi kinerja Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya karena gelagat tidak baiknya sangat kentara di Pilkada serentak 2020 ini.
“Kami juga meminta KPU Provinsi Jabar dan KPU Pusat untuk mengevaluasi kinerja Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya karena ada indikasi secara sistemik melakukan hal yang tidak baik,” tegasnya.
Ditempat terpisah Dosen Statistik STAI Tasikmalaya, Taufiq Rohman menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk lebih jelas dalam instrumen dan metodologi perhitungan.
“Menyoal beda hasil situng QC (quick count) versi LSI dengan KPU Kabupaten Tasikmalaya yang selisihnya lumayan jauh membuat publik bertanya-tanya termasuk saya sendiri sebagai Dosen Statistik,” tuturnya.
Taufik mengatakan instrumen dan metodologi yang dipakai LSI sudah jelas teruji, validitas dan reliabilitasnya sangat tinggi. Sementara sistem at metode yang dipakai KPU berbantuan e-rekap baru dipakai tahun 2020 saat ini.
“Biasanya perbedaan hasil itu ada banyak faktor yang mempengaruhinya, apalagi prosesnya tidak seragam dan tidak serentak akan multi tafsir dan muncul pertanyaan besar dari publik. Ini sebuah resiko yg harus di jawab dan dijelaskan KPUD Tasikmalaya kepada masyarakat,” jelasnya.
KPU Kabupaten Tasikmalaya, kata dia, harus memastikan tidak adanya Human error at sistem error saat proses situng. Berikutnya, KPU harus memastikan validitas data dan keaslian berkas yang diunggah jangan sampai ada gagal baca data/angka oleh sistem.
“Integritas, kejujuran dan independence penyelenggara menjadi kunci utama dalam proses situng agar hasilnya bisa diterima publik dan kredibel. Ini tantangan berat buat KPU KabupatenTasikmalaya atas fenomena saat ini. Mau tidak mau, suka atau tidak KPU harus hitung manual dan melakukan evaluasi,” paparnya.
Tidak hanya itu, koreksi atas kelalaian penyelenggara di beberapa titik yang dikeluhkan paslon/timses/masyarakat karena adanya dugaan tidak fair play harus direspon secara cepat.
“Saya sarankan semua masyarakat terlibat dalam proses situng secara transparan dan laporkan segala bentuk kecurangan yang terjadi. Pesta demokrasi jangan dicederai oleh praktik-praktik kotor, contoh korupsi politik dan demokrasi. Jika penyelenggara fair play, pemain pair play penonton akan riang gembira apapun hasilnya,” pungkasnya.