Politika, SAKATA.ID: Dalam persiapan menghadapi pemungutan suara pemilu pada 14 Februari 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggenjot program bantuan sosial (bansos) dengan kenaikan anggaran yang signifikan.
Menurut data terbaru, anggaran bansos yang dikeluarkan oleh pemerintahan pada tahun 2024 mencatatkan kenaikan puluhan triliun rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Peningkatan anggaran bansos ini menjadi sorotan karena sejumlah analis menduga adanya keterkaitan antara bantuan tersebut dan momentum pemilihan umum.
Meskipun pemerintah mempertahankan bahwa peningkatan tersebut merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah situasi ekonomi.
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, mengumumkan langkah proaktif pemerintah dalam mengatasi risiko pangan dengan menyiapkan anggaran sebesar Rp11,25 triliun untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
BLT ini direncanakan untuk dirapel tiga bulan berturut-turut, yakni Januari hingga Maret 2023.
Dikutip dari Kompascom, Kamis (1/2/2024), ia menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi dampak potensial kenaikan harga pangan dan memastikan keberlanjutan keamanan pangan di tengah ketidakpastian ekonomi.
Menurutnya, anggaran tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas sosial ekonomi dan mendukung masyarakat dalam menghadapi tantangan pangan.
Ia juga mengungkapkan bahwa alokasi anggaran Bansos pada tahun politik 2024 ini sebesar Rp496 triliun. Jumlah ini mengalami peningkatan signifikan sebesar 12,4 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp439,1 triliun.
Angka Bansos pada masa pandemi di tahun 2021 sebesar Rp468,2 triliun dan 2022 sebesar Rp460,2 triliun.
Meskipun demikian, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya sebagai respons terhadap kondisi pandemi, tetapi juga untuk mengantisipasi berbagai risiko ekonomi dan sosial yang mungkin timbul.
Sri Mulyani, menjelaskan bahwa Bansos merupakan bagian integral dari program perlindungan sosial (perlinsos) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam konferensi pers yang diselenggarakan hari ini, Menteri Keuangan merinci komponen perlinsos yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino.
Menurut Menteri Keuangan, PKH ditujukan untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), sementara Kartu Sembako diberikan kepada 18,7 juta KPM.
Selain itu, BLT El Nino juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk membantu 18,6 juta KPM yang terdampak fenomena El Nino.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pemerintah juga menyediakan anggaran perlinsos untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, bunga kredit usaha rakyat (KUR), dan bantuan pangan.
Subsidi ini dirancang untuk memberikan dukungan kepada masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, termasuk kenaikan harga kebutuhan pokok.
Bansos Pemilu 2024: Jokowi Maksimalkan Dukungan Politik Jelang Pemilihan?
Sejumlah pengamat menilai, Jokowi mengoptimalkan pemberian Bansos sebagai strategi untuk memperoleh dukungan politik.
Dengan kucuran dana yang signifikan, kebijakan ini menjadi pusat perhatian seiring mendekatnya hari pemungutan suara.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, pada Rabu (31/1/2024), dikutip CNNIndonesia menyebut bahwa bantuan tersebut mungkin menjadi strategi Jokowi untuk mendukung putranya, Gibran Rakabuming, sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari pasangan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.
“Pemberiannya itu pada saat momennya politik ya. Makanya menimbulkan kecurigaan bagi paslon lain, karena Pak Jokowi sudah terang-terangan ke 02, ya karena itu memang anaknya,” ujar Rahardiansyah.
Dia memberikan pandangannya terkait kebijakan merapelan Bansos oleh Pemerintah menjelang pemilihan umum 2024.
Menurut Trubus, kebijakan tersebut bukan kali pertama terjadi, dan biasanya terkait dengan momen-momen seperti hari raya besar atau libur panjang.
“Ya biasanya karena mau tahun baru, menjelang hari raya, hari besar agama, ya momen-momen karena kondisi kebutuhan masyarakat naik,” kata Trubus.
Trubus juga menyoroti peran Kementerian Sosial yang tidak terlihat dalam pembagian bansos BLT. Meskipun data penerima manfaat bansos tersebut berasal dari Kementerian Sosial, Trubus mencatat bahwa Kementerian Sosial tidak terlibat secara langsung dalam distribusi BLT.
Ia menduga bahwa ambil alih peran Kementerian Sosial dalam pembagian bansos BLT juga memiliki nuansa politis. Hal ini disebabkan Menteri Sosial, Tri Rismaharini, memiliki afiliasi politik yang berbeda dengan Presiden, yakni berasal dari PDIP.
“Dan situasi politiknya kan lagi, dia (Risma) kan orang PDIP, mungkin lagi tidak baik-baik saja,” kata Trubus.
Pandangan Trubus Rahardiansyah menyoroti dinamika politik di balik kebijakan bansos menjelang pemilihan umum, dan memberikan perspektif terhadap kemungkinan pengaruh politik dalam distribusi bantuan sosial.